3.4. ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUMAS

Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang profesi. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk selalu bekerja berlandaskan etika profesi pada saat mereka memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

A.   Pengertian Etika

Secara etimologi Kata “Etika” berasal dari kata Yunani “ethos”, yang berarti adat kebiasaan. Dari kata ini terbentuk istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Drs. H. Burhanudin Salam yang mengatakan bahwa “Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya”. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan melihatnya dari sudut pandang normatif, mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak berdasarkan norma yang berlaku.

Kata etika yang dalam bahasa Inggris disebut “ethics” yang didefinisikan sebagai  “moral principles that govern a person’s behavior the conducting of an activity” mengandung arti bahwa Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau pelaksanaan suatu kegiatan. Etika pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia atau sekelompok orang, diyakini sebagai sesuatu yang benar. Etika bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan. Etika dalam kehidupan sehari-hari merupakan landasan atau pegangan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Etika dibuat oleh sekelompok orang tertentu dimana kepatuhan kepada etika tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan atau pedoman perilaku seseorang atau masyarakat tertentu. Contoh etika yang kita kenal, misalnya : etika berkendara, etika menggunakan teknologi, etika di perpustakaan dan masih banyak lagi.

B.    Pengertian Profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu “Professues” yang berarti; suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Hal ini mengandung makna bahwa seseorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya tersebut.

Menurut A. Sonny Keraf  Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu :

a.  Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.

b.  Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

c. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

C.    Etika Profesi

1.     Pengertian Etika Profesi

Dalam bertindak dan berperilaku, profesi apapun harus memerhatikan Etika. Apa yang dimaksud dengan etika profesi (professional ethics)? Agar dapat memahami lebih dalam lagi mengenai pengertian etika profesi, maka kita dapat mengacu pada pengertian etika profesi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut :

a.  Menurut Prakoso (2015)

Pengertian Etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya.

b.  Menurut Utami dan Nugroho (2014)

Pengertian Etika profesi merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai atau juga  karyawan.

c.   Menurut Kaiser (Lubis, 1994)

Etika profesi ini yakni suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

            Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Etika Profesi adalah standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi.

D.    Kode Etik Profesi

1.     Pengertian Kode Etik Profesi

Dalam organisasi profesi, etika profesi yang diterjemahkan dalam aturan-aturan tertulis disebut Kode Etik Profesi (code of conduct). Secara bahasa, Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku (KBBI). Kode etik merupakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi. Berbeda dengan hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat, kode etik hanya mengikat pada sekelompok profesional tertentu saja.

Adapun contoh kelompok profesional adalah ikatan dokter gigi, ikatan wartawan, ikatan psikolog, ikatan dokter, ikatan pengacara, ikatan akuntan, dan lain-lain.  Kode etik pasti tertulis dan memiliki sanksi yang tegas seperti dikeluarkan dari ikatan profesi, larangan untuk melakukan profesinya dan lain-lain.

Kode etik ini lebih memperjelas,mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma terebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional.

Dapat disimpulkan bahwa Kode etik adalah aturan susila, sikap baik/pantas yang ditetapkan bersama dalam suatu kelompok profesional dan ditaati bersama oleh orang-orang yang bergabung dalam organisasi profesi tersebut, kode etik bersifat mengikat dan memiliki sanksi.

2.     Tujuan Kode Etik Profesi

Kode Etik ditetapkan dengan tujuan :

a.  Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, terutama kesan dari masyarakat sebagai upaya mencegah orang luar memandang rendah suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tingkah laku anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar.

b.  Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, yaitu kesejahteraan materi anggota profesi kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan- peraturan yang ditujukan pada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur pada anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.

c.   Meningkatkan pengabdian para anggota profesi, berisi tujuan pengabdian profesi tertentu sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya.

Senada dengan hal tersebut, menurut Sony A. Keraf, ada dua tujuan kode etik profesi. Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum profesional. Kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998)

E.    Kode Etik Profesi Humas

Di atas telah disebutkan bahwa kode etik hanya mengikat pada sekelompok profesional tertentu saja. Pemahaman tetang pengertian kode etik profesi dan etika kehumasan serta aspek-aspek hukum dalam aktivitas komunikasi, penting bagi praktisi atau profesional Humas dalam melaksanakan peran dan fungsinya untuk menciptakan citra baik bagi dirinya (good performance image) sebagai individu praktisi Humas dan citra baik bagi suatu lembaga atau organisasi (good corporate image) yang diwakilinya.

Kode etik humas meliputi :

1. Code of conduct –etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi.
2. Code of profession – etika dalam melaksanakan tugas/profesi humas.
3. Code of publication – etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi.
4. Code of enterprise —menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merk, dll.

 Di bawah ini akan dijabarkan Kode Etik humas di lingkungan Pemerintah, Kode Etik di “International Public Relation Association (IPRA)”, dan Kode Etik versi Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Indonesia serta Kode Etik versi Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI).

F. Kode Etik Humas Pemerintah

Humas pemerintah memiliki kode etik yang harus ditegakkan yang mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/Kep/M. Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

1.     Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara serta unit-unit usaha lainnya seperti BUMN/BUMD baik di pusat maupun di daerah.

2.     Keberadaannya sebagai pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah adalah untuk lebih meningkatkan dan membina citra pemerintah atau organisasi/instansi yang diwakilinya dalam meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme serta mempertinggi daya dan hasil guna yang maksimal dalam rangka operasional kehumasan yang terpadu.

3.     Setiap pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah untuk bersikap, berperilaku serta berkepribadian Pancasila dan mengkomunikasikannya secara komunikatif dan profesional dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

4.     Kode etik bagi pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah juga dimaksudkan sebagai perwujudan dan jati diri dari profesi kehumasan pemerintah yang terbuka dan komunikatif, sebagai bagian integral dari fungsinya sebagai abdi pemerintah dan masyarakat.

Kode etik anggota humas pemerintah adalah sebagai berikut :

a.  Anggota humas pemerintahan menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah.

b.     Anggota humas pemerintah mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian, serta menyadari konsekuensi tindakannya.

c.    Anggota humas pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d.    Anggota humas pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta membentuk citra humas pemerintahan yang positit di masyarakat.

e.     Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi.

f.   Anggota humas pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta memajukan profesi humas pemerintahan di Indonesia.

g.     Anggota humas pemerintahan loyal terhadap kepentingan organisasi/instansinya, bukan kepada kepentingan perseorangan/golongan.

h.     Anggota humas pemerintahan wajib melaksanakan hal sebagai berikut :

1) Menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisası/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi.

2) Mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan kewenangannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik humas pemerintahan.

i.       Anggota humas pemerintahan tunduk, mematuhi, dan menghormati kode etik humas pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

j.       Anggota humas pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan tungsi organisasi/institusinya dan perundang-undangan yang berlaku.

k.      Anggota humas pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi (publisitas) pribadi/golongan/organisasi instansinya.

l.       Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina hubungan baik dengan profesi lainnya.

m.  Anggota humas pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantu memperlancar arus informasi dengan sesama anggota.

n.  Anggota humas pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota.

o.     Anggota humas pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota.

G. Kode Etik PERHUMAS dan APPRI

H.    Kode Etik Organisasi Profesi Humas Internasional

Di dunia internasional, organisasi-organisasi Humas tergabung dalan IPRA (International Public Relations Association). Organisasi humas tingkat internasional ini terbentuk pada Mei 1955 berkedudukan di London. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1.  Menyediakan jalur bagi pertukaran gagasan dan pengalaman profesional antara mereka yang berurusan dalam kegiatan humas mengenai kepentingan internasional.

2.  Mengadakan suatu rotasi apabila anggotanya setiap saat memerlukan pemberitahuan dan bimbingan.

3.  Membantu mencapai kualitas tertinggi tentang praktik kehumasan umumnya di seluruh negara dan terutama di bidang internasional.

4.  Meningkatkan praktik kehumasan di semua bidang kegiatan di dunia dan memajukan nilai-nilai dan pengaruhnya melalui promosi ilmu pengetahuan.

5.  Meninjau dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang mempengaruhi praktik kehumasan yang biasa terjadi di berbagai negara termasuk masalah-masalah seperti status profesi sebagai kode etik humasofesi.

6.  Menebitkan berbagai buletin, majalah atau terbitan-terbitan lain, seperti “Who’s Who” dibidang humas internasional.

7.  Mengerjakan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menguntungkan para anggotanya.

Secara garis besar kode etik IPRA mencakup butir-butir pokok sebagai Standard Moral of Public Relations sebagai berikut :

1.  Kode perilaku;

2.  Kode moral;

3.  Menjunjung tinggi standar moral;

4.  Memiliki kejujuran yang tinggi;

5.  Mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh Profesional Humas.     

Landasan patokan utama dari etika profesi dan Kode etik IPRA (International Public Relations Association) adalah berdasarkan prinsip-prinsip dasar PBB sebagai berikut:

1.  The Universal Declaration of Human Right

Menghormati dalam pelaksanaan tugas humas profesinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dari deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia.

           2.   Human Dignity

Menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia serta mengakui hak setiap pribadi.

Berikut ini Kode Etik profesi humas versi International Public Relation Association (IPRA).

1.  Integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA

2. Perilaku kepada klien dan karyawan :

1)     Perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan

2)     Tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan

3)     Menjaga kepercayaan klien dan karyawan

4)     Tidak menerima upah, kecuali dari klien lain atau majikan lain

5)     Tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain

6)     Menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu.

3. Perilaku terhadap publik dan media :

1)     Memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang

2)     Tidak merusak integritas media komunikasi

3)     Tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan

4)     Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani

5)     Tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka.

4. Perilaku terhadap teman sejawat :

1)     Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain

2)     Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya

3)     Bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini.

I.  Prosedur kerja kehumasan

            Untuk melaksanakan kegiatan Humas dengan baik, maka diperlukan proses. Mengingat, kegiatan Humas tidak hanya mementingkan hasil akhir, namun juga cara yang ditempuh untuk memperoleh hasil akhir tersebut.

            Dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lingkungan, seorang praktisi Humas harus memiliki tahap-tahap dalam melakukan kegiatannya. Ada empat proses Humas /public relations. Proses tersebut bersifat dinamis, sehingga setiap unsur yang ada pun berkesinambungan. Keempat proses tersebut adalah: 

1.  Research (penelitian)

          Seorang praktisi Humas harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, praktisi Humas perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dalam pe-ngumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. “What’s happening now?” merupakan kata-kata yang menjelaskan tahap ini. Seorang praktisi Humas harus jeli dalam melihat data dan fakta yang erat sangkut pautnya dengan pekerjaan yang akan digarap. Segala keterangan harus diperoleh selengkap mungkin.

          Dalam tahap mendefinisikan penilitian, seorang praktisi Humas harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. Proses Hums tidak sesederhana pengumpulan data dan fakta, namun juga harus mengedepankan pengolahan, penelitian, pengklasifikasian, dan penyusun-an data sedemikian rupa sehingga memudahkan pemecahan masalah nantinya. Penelitian dalam pencarian data ini dapat dilakukan dengan cara-cara: survei dan poling, wawancara, focus group discussion, wawancara mendalam, dan walking around research.

     2. Planning (perencanaan)

          Tahap berikutnya setelah penelitian dan pencarian data, adalah tahap perencanaan.  Dalam tahap ini, praktisi Humas melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya. Perencanaan ini tidak boleh diabaikan, namun harus dipikirkan secara matang karena turut menentukan suksesnya pekerjaan Humas secara keseluruhan. Perencanaan disusun atas data dan fakta yang telah diperoleh, bukan berdasarkan keinginan Humas. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program humas kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Kata kunci dari tahap ini adalah, “What should we do and why?”

3. Action and Communication (aksi dan komunikasi)

       Pada pelaksanaannya, praktisi humas sering kali melakukan komunikasi berdasarkan hasil pendapat sendiri. Akibatnya, tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan berisiko pada citra perusahaan/instansi. Tahap ini perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan, “How do we do it and say it”.

       Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi Humas. Ia harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program humas sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program humas tersebut. Selain itu, ia juga harus melakukan aksi dan melakukan kegiatan Humas sebaik-baiknya.

       Kegiatan aksi ini merupakan kegiatan komunikasi, selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasional. 

4. Evaluation (evaluasi)

       Cara untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Oleh karena itu, setelah selesai satu permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan masalah baru lagi. Dengan demikian, tahap ini juga sebagai acuan perencanaan di masa mendatang. Singkat kata, “How did we do?” menjadi acuan dalam tahap ini.

J.        Peran dan Tugas Kehumasan

Peranan humas dapat dibedakan menjadi 2 yakni peranan manajerial dan peran teknis.  Peranan manajerial dapat diuraikan menjadi 3 peranan, yakni expert pereciber communication, prooblem solving process facilitator dan communicatoin facilitator.

Keempat peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.        expert pereciber communication

Petugas Humas dianggap sebagai orang yang ahli. Dia menasehati pimpinan perusahaan/organisasi. Hubungan mereka diibaratkan seperti hubungan dokter dan pasien.

2.        Poblem solving process facilitator

Yakni petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen/krisis. Dia menjadi anggota tim bahkan bila tidak memungkinkan menjadi leader dalam penanganan krisis manajemen.

3.        Communicatoin facilitator

Petugas humas sebagai fasilitator atau jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan sebagai media atau penegah bila ada misscommunication.

4.        Technician Communication

Petugas humas dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi yang menyediaka layanan di bidang humas.

BAB 3. KHALAYAK HUMAS

Sumber gambar : kajianpustaka.com

KD 3.3.  Memahami Khalayak Humas

KD 4.3.  Melakukan Pengelompokkan Khalayak Humas

1. Pengertian Khalayak Humas

Khalayak (Public) adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja, tetapi juga dengan publik lain yang berada di luar organisasinya. Setiap organisasi memiliki khalayaknya sendiri.

2. Jenis Khalayak (Khalayak Internal dan Khalayak Eksternal)

a. Khalayak Internal (Internal Publik Relations)

Dalam hubungan ini terdapat : Hubungan dengan Karyawan (Employee Relations), hubungan dengan Pemegang saham (Stockholder Relations).

1). Hubungan dengan karyawan (Employee Relations)

“Employee Relations merupakan suatu kekuatan yang hidup dan dinamis yang dibina dan diabadikan dalam hubungan dengan perorangan sehari-hari dibelakang bangku kerja tukang kayu, dibelkang mesin, atau dibelakang meja tulis”. Demikian ungkapan seorang ahli purel archibald william.³ Dengan demikian PRO bukan hanya duduk di kantornya, melainkan harus berkomunikasi langsung dengan para karyawanya. Employee relations dilakukan antara lain adalah untuk menciptakan bentuk hubungan atau komunikasi dua arah yang baik antara pihak manajemen dengan para karyawannya. Dengan senantiasa berkomunikasi dengan mereka yakni mendatangi mereka dan bercakap-cakap dengan mereka akan diketahui sikap, pendapat, kesulitan, keinginan, harapan dan perassaaanya.

Sudah tentu antara karyawan yang satu dengan yang lainya terdapat perbedaan, disebabkan memang beda dalam lingkungan hidupnya, pengalamanya, pendidikanya, dsb. Tetapi diantara mereka semua terdapat hal-hal yang sama, seperti : upah yang cukup, perlakuan adil, ketenangan bekerja, perasaan diakui, penghargaan atau hasil kerja, serta penyalur perasaan.

2)   Hubungan dengan pemegang saham (Stockholder Relations)

Seorang peraktisi PR profesional akan berperan sangat penting, terutama dalam menjaga kepercayaan stockholders terhadap perusahaan.⁴ Dengan demikian Kegiatan PR dalam rangka untuk menjaga kepercayaan stockholder dapat dilakukan dengan memelihara hubungan dengan para pemegang saham. Ini sangat penting sebab besar kecilnya modal menentukkan besar kecilnya perusahaan, sehingga hubungan dengan Stockholder ini tidak boleh dikesampingkan oleh pihak perusahaan. Usaha membina hubungan dengan stockholder tidak lain adalah untuk tujuan memajukan perusahaan. Komunikasi dengan mereka dapat dilakukan misalnya dengan cara :

o  Menyatakan selamat kepada pemagang saham yang baru.

o  Memberikan laporan

o  Mengirimkan majalah organisasi

o  Mengadakan pertemuan

b.   Khalayak Eksternal (Eksternal Publik Relations)

Publik eksternal atau Stakeholders Eksternal adalah unsur-unsur yang berada di luar kendali perusahaan (Uncontrollable). Adapun yang termasuk dalam stakeholders antara lain :

1)        Hubungan dengan Konsumen ( Customer Relations)

Kegiatan public relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan baik dengan para konsumen agar produk yang kita buat dapat diterima dengan baik oleh para konsumen. Salah satu kegiatan mengadakan hubungan baik dengan consumer sama dengan costumer yaitu dengan pelayanan melalui iklan, karena disamping mempromosikan hasil produksi perusahaan yang tentunya memberikan keuntungan di pihak perusahaan juga ada keuntungannya bagi pihak consumer yaitu bagi pihak consumer merupakan input tentang bagaimana barang tersebut digunakan dan apa keuntungannya jika consumer menggunakan barang tersebut.

2)        Hubungan dengan Pemerintah (Goverment Relations)

Kegiatan public relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah (Goverment Relations), baik pemerintah pusat maupun daerah atau dengan jawatan-jawatan resmi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Peran pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan modal, melindungi para karyawan, melindungi sumber alam, mengatur hukum, mengatur dan merangsang minat investasi modal asing dan sebagainya.⁵ Adapun Bentuk hubungan Government Relations, antara lain :

·           Memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah, pemerintah daerah atau kota.

·           Pengiriman agenda bagi instansi-instansi pemerintah terkait

·      Mengadakan kegiatan kesenian, olah raga, mensponsori kegiatan baik dalam konteks   nasional maupun internasional dalam rangka mengharumkan nama bangsa.

·           Mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara perusahaan.

·         Melakukan kegiatan lobby secara baik dengan pihak pemerintah untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan.

3)   Hubungan dengan Komunitas (Community Relations)

Public relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat setempat, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang dimaksud dengan Community disini adalah masyarakat sekitar/masyarakat setempat/tetangga. Adapun Kegiatan Community Relations yang harus dilaksanakan, misalnya :

·    Memberikan beasiswa bagi yang memerlukan khususnya bagi masyarakat sekeliling  perusahaan.

·           Mendirikan asrama-asrama bagi mereka yang memerlukan.

·           Mendirikan tempat ibadah.

·           Mengadakan pembagian makanan, dll.

4)   Hubungan dengan Lembaga Pendidikan

Kegiatan public relations ini dalam rangka mengatur dan membina hubungan baik dengan lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya:

·           Memberikan sumbangan dana untuk pendidikan.

·           Memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah.

·           Memberikan beasiswa.

 

3. Macam-macam Khalayak

Ada 8 (Delapan) khalayak utama yang paling sering menjadi subyek khalayak dari berbagai

macam organisasi, secara umum adalah :

a.    Masyarakat luas;

b.    Calon pegawai atau anggota;

c.    Para pegawai atau anggota;

d. Pemasok jasa atau berbagai macam barang yang merupakan kebutuhan rutin dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan;

e.    Para investor/pemodal;

f.     Para distributor;

g.    Konsumen dan pemakai produk organisasi; serta

h.    Para Tokoh/figur di masyarakat.

Pembahasan dari kedelapan khalayak utama humas :

a. Masyarakat luas

Segmen masyarakat yang menjadi khalayak bagi suatu organisasi jelas berbeda

dengan khalayak organisasi yang lain. Khalayak pasar swalayan, Pemda, instalasi

nuklir, pabrik, laboratorium riset, hotel, bandara udara, pelabuhan laut, lembaga

pendidikan, rumah sakit, penjara umum, barak militer, dan markas besar polisi jelas

berlainan satu sama lain.

b. Calon Pegawai atau anggota

Para calon tenaga kerja tidak akan tertarik untuk melamar menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu, serta sejauh mana potensinya sebagai perusahaan yang baik

c. Pegawai atau anggota

Pegawai atau anggota suatu organisasi meliputi suatu orang yang bekerja pada atau

menunjang suatu organisasi, yakni mulai dari pucuk pimpinan (pihak manajemen) dan

para eksekutif, petugas gudang, pabrik dan laboratorium, staf kantor atau administrasi

umum, staf divisi pelayanan dan penjualan, staf transportasi, dan sebagainya

d. Pemasok

Ada dua jelis pemasok, yakni yang memasok jasa-jasa sepeti air bersih dan energi,

serta pemasok berbagai macam bahan baku serta komponen produksi.

e. Investor/Pemodal

Kesediaan untuk membeli saham dari suatu perusahaan didasarkan pada

pengetahuan (calon) pembeli mengenai latar belakang, kinerja dan prospek ekonomis

dari perusahaan yang bersangkutan. Jika suatu perusaan gagal memberi

informasi yang benar, harga sahamnya bisa merosot secara tajam. Kalau hal seperti ini

terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, maka kepemilikannya segera terancam akan

diambil alih oleh pihak-pihak lain.

f. Distributor

Distributor adalah mereka yang menangani fungsi perantara antara produsen dan

konsumen.

g. Konsumen dan Pemakai

Yang disebut konsumen dan pemakai produk bukan hanya rumah tangga, tetapi juga

perusahaan pembeli dalam partai besar yang lazim disebut sebagai “pemasok

sekunder”.

h. Tokoh/figur Pencipta Pendapat di masyarakat umum

Mereka sangat berpengaruh karena merekalah para pencipta  pendapat

umum. Jika mereka mengatakan sesuatu itu baik atau buruk, masyarakat luas akan

mempercayai dan mengikutinya.

4. Fungsi Khalayak Humas

Ada beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi atau perusahaan harus

mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas yang menjadi khalayaknya, yakni :

a.    Untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat

untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan;

b.    Untuk menciptakan skala prioritas, sehubungan dengan adanya keterbatasan

anggaran dan sumber-sumber daya lainnya;

c.    Untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai;

d. Untuk mempersiapkan pesan-pesan atau informasi sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima.

5. Akibat tidak ditetapkannya Khalayak

Penetapan khalayak dari kegiatan-kegiatan hunas merupakan elemen yang penting

dari rangkaian perencanaan suatu kampanye kehumasan. Tanpa adanya khalayak yang

jelas (berikut skala prioritasnya, apabila dana dan sumber daya lain yang tersedia

sangat terbatas), maka organisasi yang bersangkutan tidak mungkin menemukan

media dan teknik-teknik yang tepat untuk melancarkan kampanye humasnya itu

Akibat yang timbul sebagai akibat dari tidak ditetapkannya kahalayak atas suatu program humas :

a.  Segenap usaha dan dana akan terbuang tanpa program yang jelas oleh karena terlalu luasnya khalayak yang dituju

b.   Pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau dimengerti sebagaimanamestinya,

karena pesan itu tidak sesuai dengan karakteristik khalayak yang menerimanya

c.   Kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga

penggunaan jam kerja, materi serta peralatan menjadi tidak ekonomis

d.   Tujuan yang hendak dicapai luput dari jangkauan

Pihak manajemen (untuk humas internal) atau perusahaan klien (untuk humas

eksternal) tidak akan merasa puas dengan hasil yang ada

3.2. REGULASI BIDANG KEHUMASAN

Pengertian Regulasi  adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Regulasi akan mengatur tindakan atau perilaku masing-masing orang dan hal ini tidak boleh dilanggar.

Di bidang sosial, regulasi sering digunakan sebagai peraturan yang mengatur masyarakat seperti adanya norma. ... Regulasi humas adalah suatu cara untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu dalam bidang kehumasan.

Regulasi Bidang Kehumasan adalah upaya pembatasan yang dilakukan untuk mengatur humas agar bekerja sesuai dengan peraturan dan kode etik yang telah ditentukan.

Regulasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, misalnya : pembatasna hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri. seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalan tindakan/perilaku, misalnya : menjatuhkan sanksi, denda, tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum.

Macam-macam Regulasi Bidang Kehumasan, antara lain :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah

2. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 31 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Infrastruktur Humas Pemerintahan.

Dan beberapa aturan yang lain, antara lain :

• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik 
• Permendagri no.3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah 
• Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kehumasan Instansi Pemerintah
• Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara No. 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Humas Pemerintah
• Peraturan menteri ristekdikti RI no.75 tahun 2016 tentang layanan informasi publik
• Peraturan komisi informasi no.1 tahun 2010 tentang standar layanan informasin publik
• Peraturan komisi informasi no.1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik 
• Peraturan komisi informasi no.1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik 
• Peraturan pemerintah RI no.61 tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik